[Laporan Utama] PonpesMu: Wadah Utama Pencetak Kader Ulama’

0
Santri Pondok Pesantren Ahmaad Dahlan (PPAD) Kabupaten Tegal baru selesai mengikuti program kepesantrenan baru-baru ini. Foto: M. Arifin

Kesadaran pentingnya Pondok Pesantren Muhammadiyah semakin menguat. Hal ini ditandai dengan terus menjamurnya sejumlah Pondok Pesantren Muhammadiyah (PonpesMu) di Jawa Tengah.

PONDOK Pesantren Muhammadiyah (PonpesMu) bertujuan mencetak kader-kader Muhammadiyah yang alim di bidang agama (ulama). Dari kader-kader ini diharapkan menjadi penerus perjuangan dakwah Muhammadiyah di masa depan.

Menurut Mudir Pondok Pesantren Ahmad Dahlan Tegal Muhammad Khafid Mansur, kesadaran pentingnya pesantren sebagai pencetak kader di bidang dakwah Islam terlihat di Muhammadiyah semakin menguat sejak lima belas sampai dua puluh tahun terakhir. Sejumlah pesantren baru milik Muhammadiyah tumbuh di berbagai daerah.

Namun, berbeda dengan pesantren-pesantren tradisional pada umumnya, Pesantren Muhammadiyah muncul dengan beragam karakter yang memiliki keunggulan berbeda-beda. Beberapa macam pesantren yang muncul belakangan, misalnya, Pesantren Tahfidz, Pesantren Pertanian, Pesantren Enterpreneur, Pesantren Tekhnologi, dll.

“Sebelumnya, Pesantren Muhammadiyah sudah ada, bahkan sejak awal-awal yang dimulai dari Mu’allimin Yogyakarta, Thowalib Padang Panjang, Darul Arqom Garut, dll. Hanya, sejak masa-masa itu, pesantren Muhammadiyah tidak bertambah alias stagnan,” ujar Hafid kepada Tabloid Cermin, Jumat (29/12).

Menurut Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah (Jateng) Tafsir, PonpesMu lahir dari keprihatinan akan menipisnya ulama Muhammadiyah. Pasalnya, kecenderungan warga Muhammadiyah memasukkan anak-anaknya ke sekolah-sekolah. Akibatnya, beberapa tahun terakhir mulai terasa bahwa tenaga keagamaan atau muballigh di Muhammadiyah masih minim.

Dari sana, muncul diskusi-diskusi tentang pondok pesantren di forum-forum resmi Muhammadiyah. Mulai Musayawarah Ranting, Cabang, hingga Daerah, bahkan di Muktamar pesantren menjadi bagian dari tema yang dibahas.

“Ulama dan sebagian besar warga Muhammadiyah berkeyakinan bahwa satu-satunya yang bisa menghasilkan ulama’ hanyalah Pondok Pesantren,” jelas dosen Fakultas Ushuludin dan Humaniora UIN Walisongo tersebut kepada Tabloid Cermin, Senin (24/12).

Tafsir melanjutkan, minimnya kader ulama di Muhammadiyah memunculkan kesadaran yang terus menguat dari tahun ke tahun. Di Jawa Tengah kesadaran tersebut berujung pada pembentukan Lembaga Pengembangan Pesantren Muhamadiyah (LP2M) pada 2005.

LP2M pertama kali dibentuk PWM Jawa Tengah periode 2005-2010. Kemudian diikuti pembentukan Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhamadiyah (LP3M) di tingkat pusat. Status LP2M menjadi lembaga yang menaungi PonpesMu di Jawa Tengah.

“LP2M ada juga Ittadul Ma’ahid Muhammadiyah (ITMAM) yaitu Ikatan Pesantren Muhammadiyah yang tidak hanya menaungi Pondok Pesantren milik Muhammadiyah tetapi juga menaungi pondok-pondok milik perorangan yang kultur keagamaannya sama dengan Muhammadiyah,” ujar Tafsir.

Berdasarkan data LP2M PWM Jawa Tengah, jumlah PonpesMu pesantren milik Muhammadiyah se Jawa Tengah tidak kurang dari 92 pesantren. Mulai dari yang masih kecil dan baru berkembang hingga pesantren yang sudah besar dan terhitung maju, baik di tingkat sekolah maupun kampus.

Tiga Ciri Khas
Meskipun secara karakter pesantren Muhammadiyah berbeda dengan pesantren pada umumnya, namun secara umum memiliki kesamaan atau ciri khas. Diakui Tafsir, PonpesMu setidaknya memiliki tiga ciri khas.

Pertama, pedoman utama PonpesMu adalah Tarjih. Setelah Tarjih kemudian Alquran dan Hadis. Kitab Hadis yang digunakan adalah Kitab Bulughul Marom.

Meski demikian, lanjut Tafsir, PonpesMu sampai saat ini masih mencari model terbaiknya. Maka tidak heran jika setiap PonpesMu bisa berbeda-beda karena belum ada kitab standar yang diseragamkan. Bahan kajiannya juga masih seperti sekolah dan mengacu pada kurikulum, baik dari Kemenag maupun Kemendikbud.

“Secara keseluruhan PonpesMu belum bisa diseragamkan, namun PonpesMu memiliki sistem yang teratur yang berbasis kurikulum. Berbeda dengan pondok tradisional yang bergantung pada sang kiai,” ungkapnya.

Kedua, PonpesMu dikelola bersama secara organisatoris. PonpesMu bukan milik perseorangan, tetapi milik persyarikatan. Sehingga di Muhammadiyah tidak ada tokoh sentral yang mendominasi. Tetapi relatif egaliter dan bersifat kolektif kolegial.

”Kelebihannya karna PonpesMu ditangani bersama dan kelemahannya tidak ada panutan yang bener-bener sentral. Jadi ada kelebihan dan kekurangannya,” katanya.

Ketiga, PonpesMu bersifat formal, seperti halnya dengan sekolah sehingga ada tes masuk, peneremiaan kuota santri disesuaikan dengan kursi kelas dan manajemennya terukur.

”Ada pembatasan kuota yang jelas dan semuanya terstruktur rapi,” jelasnya.

Bagi Tafsir, tidak mudah mengelola PonpesMu di persyarikatan. Karena berbeda dengan pesantren yang dikelola perseorangan, PonpesMu dikelola bersama sehingga kebijakan juga harus berdasarkan kesepakatan bersama.

Tafsir berharap, pesantren Muhammadiyah segera menemukan bentuknya yang paling pas sesuai perkembangan zaman dan ideologi Muhammadiyah. Sehingga dari sana dapat dihasilkan ulama-ulama yang berwawasan luas, berkemajuan dan progresif.

”Sampai sekarang sistem di PonpesMu masih ada beberapa perdebatan. Misalnya seperti pengasuh, apakah kemudian pengasuh disamakan dengan kepala sekolah yang juga periodisasi,” tutur Tafsir.

Ketua LP2M PWM Jateng Najmudin Zuhdi menambahkan, PonpesMu kebanyakan dari hasil pengembangan sekolah formal. Prosesnya, sekolah yang sudah berjalan ditingkatkan dengan dibuatkan asrama. Dari asrama lalu dikembangkan lagi menjadi PonpesMu.

”Sebenarnya ada dua nama di Muhanmmadiyah yaitu PonpesMu dan MBS. Namun MBS tidak terdaftar di Kemenag sehingga kesulitan kalau mau mendaftar dan menerima izin operasional. Selama ini, kalau di luar Muhammadiyah biasanya atas pesantren, tetapi di internal Muhammadiyah namanya MBS,” katanya.

Menurut Zuhdi, Muhammadiyah memberi kebebasan pada para pimpinan dalam menentukan model pesantren yang ingin didirikan. Pendirian pesantren diharapkan sesuai dengan kebutuhan, milsalnya Pesantren Tahfidz Quran, Pesantren Dauroh Tahfidz Quran, Pesantren Mahasiswa, Pesantren Yatim, Pesantren Saint dan Pesantren Pertanian.

Pimpinan Muhammadiyah yang dimaksud ialah Pimpinan Ranting Muhammadiyah (PRM), Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM), Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM). Hal ini mengingat tidak semua pesantren Muhammadiyah didirikan oleh PDM. Tetapi kadangkala didirikan oleh Cabang atau Ranting.

”Beberapa PonpesMu yang dikelola oleh Pimpinan Ranting seperti halnya di Brebes, tapi mayoritas PonpesMu dikelola Pimpinan Cabang,” jelas Zuhdi (ilyas/pin).

Keterangan:
Laporan ini tayang di Tabloid Cermin versi cetak Edisi Desember 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here