[Kajian Khusus 2] Relativisme Putusan Hukum

0

Oleh: M. Danusiri

Bagian 2

DALAM Keputusan Tarjih Sidoarjo termuat dalam “Putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah” terbit tahun 1967, disebutkan bahwa bank sistem riba hukumnya haram. Bunga bank yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah atau sebaliknya termasuk perkara mutasyabihat, dengan tidak menjustifikasi secara eksplisit hukumnya: halal, haram, atau makruh.

Meskipun begitu, masih ada peluang terjadi perubahan ketetapan. jika dilakukan kajian lanjutan yang mendalam dan ditemukan kejelasannya, ketetapan hukum bisa tidak mutasyabihat lagi. (hal.304-307). Selanjutnya, dalam Putusan tarjih tahun 2006 (Humpunan putusan tarjih Muhamadiyah 3, hal.203) disebutkan bahwa bunga bank adalah riba, tanpa menyebutkan bank swasta atau bank Negara.

Dari fakta di atas dapat dipahami bahwa ada bank swasta dan ada bank pemerintah. Bank swasta adalah haram karena menerapkan system riba, bank pemerintah mutasyabihat. Artinya, tidak eksplisit haram hukumnya. Selanjutnya putusan tahun 2006 secara mutlak, tanpa mendikhotomi bank swasta maupun bank milik Negara, bunga bank adalah riba, dengan kata lain haram.

Kelihatannya terbersit ada harapan pada “bank syariah” yang menegasikan konsep bunga bank. Tetapi tetap ada harapan memperoleh keuntungan karena berbisnis dalam perbankan syariah ini. Di PWM Jawa Tengah telah memiliki amal usaha bisnis perbankan, jelas swasta, tetapi dilaksanakan di atar fondasi “perbankan syariah, di sini tanpa terbersit dosa sama sekali, karena statusnya berhukum halal.

Pelajaran kedua yang dapat dipetik terdapat perubahan putusan hukum dari Majelais Tarjih Muhammadiyah karena, yang tampak dari perubahan waktu, yaitu antara putusan tahun 1967 dan 2006. Kalau semula bunga bank pemerintah tahun 1967 berstatus mutasyabihat, tahun 2006 berstatus haram. Selanjutnya, dengan sistem yang rumit pada bank syariah, hilanglah terminus dan praktik bunga bank muncullah terminus dan praktik bagi hasil. Ini bukan keuntungan sebagaimana yang terjadi dalam praktik jual beli.

Jadi, ada relatifisme putusan hukum dari lembaga yang sama karena perbedaan waktu dan sebab lainnya, yaitu munculnya sistem perbankan syariah. Dari peristiwa ini segera dapat membayang keputusan hukum dunia perbankan akan jauh lebih berfariasi lagi ketika dikomparasikan dengan madzhab lain.

Sikap NU
Dengan rendah hati penulis memohon keihlasan kepada PBNU. Saya mengutip Keputusan Muktamar NU ke-28 di Yogyakarta pada 1989, dengan jenis kutipan tidak langsung, yang diintrodusir kembali oleh KH Said Aqil Siradj untuk kepentingan memaparkan ide tentang relatifisme putusan hukum suatu masalah keagamaan yang dengan itu bisa menjadi pedoman seseorang untuk mengaktualisasi keberagamaannya berkenaan dengan hukum. Beliau menyatakan bahwa bunga bank merupakan masalah khilafiah, berstatus furuiyyah, dan bukan prinsip.

Dalam muktamar saat itu, terjadi perbedaan pendapat, dan menghasilkan tiga varian putusan hukum. Sebagian menyatakan bahwa bunga bank adalah haram karena ada unsur spekulasi. Sebagian lain berpendapat bahwa bunga bank adalah halal karena ada kesepakatan antara dua pihak dan dilakukan dengan kerelaan hati tanpa paksaan, dan hukum lainnya bisa menjadi syubhat (tidak jelas halal-haramnya —lihat juga republika online).

KH Said Aqil Siraj menambahkan bahwa PBNU di bawah kepemimpinannya saat ini masih memegang hasil muktamar tersebut. Hal itu karena belum ada rencana pelaksanaan forum ulama NU yang mengkaji soal halal haram bunga bank (Jakarta, NU Online. https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/10/04/06/109523-said-aqil-bunga-bank-masalah-khilafiyah).

Dari fakta terpapar di atas segera dapat dipahami bahwa dalam muktamar NU, sama dengan Tarjih Muhammadiyah, yakni kandungan arti bahwa dalam satu kelompok sosial kemagamaan, juga terjadi relatifitas putusan hukum. NU lebih jelas mangatakan bahwa bunga bank adalah masalah khilafiah, artinya tidak terjadi ijtima ulama mengenai status putusan hukum Bunga bank, minimal hingga saat ini karena PBNU belum berhasrat meninjau kembali hasil muktamar di Yogyakarta tahun 1989 itu.

Secara formal putusan Muhammadiyah lebih homogin karena putusan tarjih ditaati oleh warga Muhammadiyah, dibanding putusan hukum oleh NU. Akan tetapi putusan Muhammadiyah tampak abu-abu kerena kurang jelas putusan hukumnya. Bunga bank dikatakan riba, mestinya, putusan hukumnya berbunyi haram atau apa?

Di sisi lain, Muhammadiyah telah mempraktikkan dengan amal usaha perbankan syariah, juga tidak dijelaskan halal hukumya atau berstatus hukum apa. Dalam menghimpun dana tingkat PP Muhammadiyah telah menunjuk beberapa bank yang berlebel syariah.

Perbedaan putusan hukum oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah berbeda dari NU merupakan akibat perbedaan dalam ber-istinbathul ḥukmi-nya. Muhammdiyah menerapkan manhaj tarjiḥ dengan berbagai kelengkapannya, sementara NU menerapkan model baḥṡul masail, juga dengan prosedur yang telah mereka tentukan sendiri.

Naturalia Khilafiah
Adagium dalam ilmu fiqh identik dengan khilafiah. Al-Marhum Noor Khalish Madjid dalam berbagai kesempatan kuliah yang penulis ikuti menjelaskan bahwa Imam Syafii berbeda pendapat dengan Imam Abu Hanifah dalam 16.000 perkara. Imam Syafii berbeda pendapat dengan Imam Ahmad bin Hanbal dalam 4.000 perkara. Dapat dikesankan dari ketiga imam madzhab itu bahwa isinnya berbeda dan berbeda pendapat. Dari sini puladapat dinyatakan bahwa perbedaan pendapat yang terjadi antara NU dan Muhammadiyah dalam berbagai masalah hukum sebenarnya terlalu sedikit.

Khilafiah hasil putusan hukum merupakan sesuatu yang niscaya atau alami. Banyak faktor yang menyebabkannya, antara lain: faktor mujtahid atau mujtahihun-nya, faktor kepentingan juga sering muncul, faktor geografi, faktor kapasitas intelektual mujtahid/mujtahidun, faktor lingkungan sosial, politik, budaya, dan masih banyak faktor lainnya lagi. Faktor perbedaan manhaj istinbath tampaknya merupakan faktor yang paling dominan. Perbedaan metode istinbathul ḥukmi mengakibatkan perbedaan hasil putusan hukum. Andaikan ada kesamaan ketetapan hukum, tentu hanya sekedar kebetulan saja. Putusan hukum dalam ilmu fiqh memang identik dengan khialiah.

Jargon ilmu ini berbunyi: من لا يعلم خلافية لا يعلم راتئحة الفقه (Man laa yalam khilȃfiyatan, laa yalam raaiḥatal fiqhi = Barang siapa tidak mengetahui perbedaan pendapat dalam masalah hukum, sebenarnya ia tidak mengetahui baunya fiqh). Mafhum mukhalafah-nya adalah jika seseorang hanya alim ilmu fiqh dalam satu madzhab saja, sebenarnya ia belum bisa disemati alim atau pakar (berasal dari fakkaar yang berarti banyak menelurkan hasil pemikiran yang telah terpublikasi secara terbuka dan memperoleh pengakuan dari publik) di atas pundaknya.

Pisau Bermuka Dua
Ulama apakah secara personal maupun komunal ikhlash dan sangat bersemangat, dalam masalah furuiyyah, melakukan ijtihad untuk menghasilkan produk suatu hukum karena termotifasi benar mendapat dua pahala, kalau salah mendapat satu pahala, dan tidak ada ketentuan yang jelas mengenai dosanya kalau hasil ijtihadnya terbukti salah. Tujuan mereka sangat mulya, yaitu memberikan sesuluh kepada umatnya agar memiliki kebenaran dalam keberagamaannya.

Itulah sebabnya muncul jargon berikutnya: الإجتهاد لا ينقض بالإجتهاد (al-ijtihaadu laayunqaḍu bil ijtihaadi = hasil suatu ijtihad tidak bisa ditentang oleh hasil suatu ijtihad yang lain, tentu dalam masalah yang sama).

Adagium di atas itu ibarat pisau bermata dua. Jika yang mengatakan itu yang melakukan ijtihat dan hasil ijtihadnya sendiri atau kelompoknya dan ia menjadi partisipannya, ia atau mereka bisa dikatakan sombong. Tetapi, jika yang mengatakan itu seorang mujtahid atau satu kelompok mujtahidȗn lain dan bukan hasil ijtihad pribadi atau kelompoknya yang ia juga menjadi pertisipan di dalamnya. Dengan kata lain, mengakui ijtihad mujtahid di luar diri dan kelompoknya, tentu ia atau mereka dapat dikatakan mujtahid atau mujtahidun yang tawaḍḍu (dalam bahsa Jawa andhap ashor). Wallahu alamu bish-shawȃb. besambung… []

*Penulis adalah Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) PWM Jawa Tengah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here