[Kajian Khusus 5] Istimbath Kontekstualitas

0
M. Danusiri

Oleh: M Danusiri

IMAM asy-Syathibi menggolongkan model instimbath hukum yang ketiga disebutnya ma’nawiyyah (kontekstualis). Dimaksudkan kelompok ini adalah mazhab yang sangat getol dengan metode qiyas atau analogi.

Secara teknis ia sebut al-Muta’ammiqȋna fii al-Qiyas. Dalam ber-istimbath, model ini sangat menekankan makna lafal daripada lafal itu sendiri, yaitu mencari makna di seberang lafal, jadi bertolak bertolak belakang dengan kaum Dhahiriyyah. Meskipun begitu, sejauh mungkin mereka tetap berpendirian jangan sampai berseberangan dengan lafal atau teks kecuali nash (teks) itu berjenis lafal mutlak, yaitu lafal yang menunjukkan makna secara utuh, umpama lafal baqaratun (sapi), insȃnun (manusia), kursiyyun (kursi) (Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Ushul al-Fiqh, 1978M/1398H).

Suatu lafal juga disebut mutlak manakala suatu lafal berkaitan dengan lafal lain dan keduanya menimbulkan kesatuan atau keutuhan makna. Umpama, Allah mengharamkan darah dalam lafal: . . . ḥurrimat ‘alaikum al-maitatu wa ad-daam (diharamkan bagimu bangkai dan darah. . . QS. ).

Artinya, berdasar ayat ini, darah haram untuk dikonsumsi. Ketika lafal ad-dam dalam ayat ini dikaitkan dengan lafal daaman masfuuḥaa dalam potongan ayat: Qul laa ajidu fii maa uuḥiya lii muḥrraman ‘ala thaa’imin yath’amuhu illaa an yakuuna maitatan au daaman masfuuḥaa (katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagai orang yang hendak mamakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir).

Dua lafal: ad-daam (mutlak) dan daaman masfuuḥaa (darah yang tertumpah/mengalir akibat sembelihan) menunjukkan lafal yang terbatasi (maqyuud) oleh sesuatu sifat yaitu ‘yang mengalir) dapat disatukan maknanya bahwa kedua darah itu menjadi “darah secara mutlak berketentuan hukum haram.

Kelompok ini mengartikan QS. al-Maidah/5:38 tentang hukuman potong tangan bagi pencuri, tidak dipahami secara tekstualis, menghukum potong tangan bagi pelaku pencurian, melainkan penjeraan. Karena jera, pelaku atau terhukum tidak mengulangi mencuri kembali. Baik memotong tangan maupun penjeraan terkandung makna baru, yaitu ‘tidak mencuri lagi’. Dan, hanya dengan penjeraan, hukuman ini lebih manusiawi karena keutuhan anggota badan memungkinkan berktifitas secara sempurna, termasuk mencari nafkah selain mencuri, dan tentu diharapkan yang halal.

Untuk menetapkan hukum, dengan bertolak dari kalam amar (perintah) atau nahi, (larangan), selanjutnya menentukan ‘illah atau penyebabnya dengan mengajukan pertanyaan limaẓaa (mengapa). Zina kok dilarang, Mengapa? LGBT kok dilarang, mengapa? Memilih pemimpin kafir kok dilarang, mengapa? PKI kok dilarang hidup di NKRI, mengapa?
Jawaban di balik pertanyaan ‘mengapa’ itulah ketentuan hukum akan diputuskan.

‘lllah dibagi menjadi dua, ma’lumah dan ghairu ma’lumah (penyebab yang jelas dan yang belum jelas). Jika suatu teks mengandung perintah atau larangan diketahui dengan jelas ‘illah-nya, maka ketentuan hukum langsung bisa ditetapkan. Contoh meminum khamr dilarang, berketentuan hukum haram karena ‘illah-nya disebutkan dengan jelas dalam teks itu, yaitu rijsun min ‘amal asy-Syaithaan. Nash-nya berbunyi “Innamal khamru wal maisiru. . . rijsun min ‘amalisy-Syaithȃn, fajtanibȗh. . .” (QS. ).

Jadi penyebab hukum meminum khamr karena disebabkan material khamr itu adalah rijsun (keji) dan merupakan perbuatan syaithan. Syaithan adalah makhluk terkutuk. Umat Islam selalu diperintah agar memohon perlindungan dari syaithan. Dengan demikian makna fajtanibȗh (jauhilah) berpetunjuk haram, supaya umat Islam tidak terkutuk, tidak berbuat keji, dan tidak berbuat sebagaimana syaithan berbuat.

Jika suatu nash berpola perintah atau larangan, sementara illah-nya tidak jelas, maka ketentuan hukumnya harus mengukuti ketentuan asal, apa adanya, tekstualis (Abi Isḥȃq, Ibrahim al-Laḥmi al-Gharnati asy-Syathibi, al-Muwaafaqaat fi Ushuul asy-Syari’ah). Jika tetap mencari makna ketentuan hukum secara maknawi, kata asy-Syathibi lebih lanjut, “itu merupakan suatu kebodohan”. Untuk itu ia memberikan solusi.

Jika sesuatu yang akan diputusi hukumnya itu persoalan ibadah (ritual formal) seperti: tahaharah, syahadad, shalat, puasa, zakat, haji, mengurus jenazah, uḍḥiyyah: aqiqah, dao, dan ẓikir, maka sikap yang benar adalah ta’abbudi. Atau tauqif. Artinya, mengikuti apa adanya bunyi teks (taken for granted) dengan penuh keimanan padanya. Jika persoalan yang akan diputusi hukumnya mengenai non ibadah ritual, ia menyebutnya adat kebiasaan, maka prinsip yang berlaku adalah iltifat ila al-ma’aani (beralih kepada makna di sebalik lafal). bersambung… []

*Penulis adalah Ketua Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus (MTDK) PWM Jawa Tengah.