[Laporan Utama] Majelis Tarjih, Atasi Polemik Kalangan hingga Problem Baru Kekinian

0
Musyawarah Wilayah Tarjih ke-4 Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Foto: Istimewa.

Lanjutan… Majelis Tarjih, Muara Hukum Kajian Fiqih

MAJELIS Tarjih dan Tajdid (MTT) Muhammadiyah awalnya bertujuan menyelesaikan polemik perbedaan pendapat di kalangan warga Muhammadiyah. Namun, dalam perjalanannnya, MTT juga menjawab permasalahan-permasalahan baru yang muncul di tengah masyarakat.

Tahun 1950-an, misalnya, hukum memasang foto pendiri Muhammadiyah di dalam rumah atau boleh tidaknya memakai celana pendek mulai ditanyakan warga Muhammadiyah. Meskipun, pada masa itu, pembahasan masih didominasi masalah ubudiyah.

“Titik yang paling terlihat memang di masa orde baru pada tahun 1968. Hukum Keluarga Berencana (KB), perbankkan syariah, yang sebelumnya tidak ada, mulai dibahas,” kata Wakil Sekretaris MTT Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah Ahwan Fanani, Jumat (16/2).

Ahwan menjelaskan, dalam perjalanannya hingga sekarang, pelbagai hal telah ditarjih MTT PWM Jateng. Mulai dari penggunaan urf dalam istinbath hukum, Vaksin Miningitis, jual beli online, bahklan sampai pembahasan nuklir. Meskipun begitu, pria kelahiran Kediri Jawa Timur ini menyadari, MTT masih punya kelemahan. Khususnya dalam mendistribusikan produk hukumnya untuk warga Muhammadiyah.

Problem ini terjadi di tingkat pusat maupun wilayah. Tak jarang warga Muhammadiyah malah menggunakan hukum dari organisasi lain lantaran tidak mengetahui Muhammadiyah juga mengeluarkan produk hukum. ”Tidak seperti gerakan salafiyah yang cepat sekali dalam menyebarkan hukum-hukum yang dikeluarkannya,” ujar Ahwan.

Pedoman MTT yang tercantum di website resminya tarjih.or.id menjelaskan, musyawarah wilayah (musywil) sekurang-kurangnya diadakan dua kali dalam satu periode. Meskipun begitu, hasil putusan tarjih tidak bisa dianggap keputusan Muhammadiyah jika belum ditanfidz atau diberi surat pengesahan putusan oleh PWM Jateng. Sebelum berlaku, putusan itu hanya sebagai etik.

“Karena belum diputuskan (oleh PWM Jateng, red) ia belum mengikat warga Muhammmadiyah,” tandasnya.

Dalam praktiknya, tanfidz sendiri jarang dilakukan oleh PWM Jateng. Ahwan menceritakan tanfidz terakhir tahun 2010 yang mengesahkan hasil tarjih dari tahun 1980.

Asas Demokratis, Hindari Perpecahan
Musyawarah Wilayah (Musywil) MTT menjadi ruang untuk memutuskan masalah hukum Islam di Muhammadiyah. Musywil melibatkan banyak pihak yang dianggap kompeten di bidangnya.

Teknis Musywil, diungkapkan Ketua MTT PWM Jateng Imron Rosyadi, MTT PWM meminta usulan tema kepada MTT Pengurus Daerah Muhammadiyah (PDM). Setelah tema terkumpul, MTT PWM akan menyeleksi dan menetapkan masalah-masalah yang akan dibahas saat Musywil. “Setiap Musywil MTT PWM selalu membahas setidaknya 3 masalah. Dua usulan dari MTT PDM dan satu dari tuan rumah musywil,” papar Imron, Sabtu (17/2).

Imron menjelaskan, Musywil tidak hanya melibatkan MTT wilayah dan MTT PDM. Namun, segenap Pimpinan PWM, utusan majelis lain di PWM, utusan pesantren Muhammadiyah, dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah juga dilibatkan.

Wakil Sekretaris MTT PWM Jateng Ahwan Fanani menambahakan, hukum dalam Muhammadiyah berdasar pada kesepakatan. Jika dalam Musywil ada yang tidak sepakat, maka pembahasannya akan ditunda terlebih dahulu.

Putusan tarjih tidak akan dikeluarkan jika seluruh peserta Musywil ada yang masih ngotot tidak sepakat. “Tujuan tarjih menyelesaikan perbedaan pendapat. Buat apa diputuskan kalau masih terjadi perbedaan pendapat,” katanya.

Karenanya, lanjut Ahwan, proses pembuatan hukum di Muhammadiyah membutuhkan waktu lama. Bisa saja memakan waktu hingga 5 sampai 10 tahun. Ada proses sosial dan kultural yang, menurut Ahwan, harus selesai agar tak terjadi perpecahan di internal. “Alhasil, Muhammadiyah jarang mencetak hukum. Fokus Muhammadiyah akhirnya pada pembangunan,” tambahnya.

Pria yang menyelesaikan pendidikan doktoralnya di UIN Sunan Ampel ini menilai, warga Muhammadiyah sudah memiliki kedewasaan. Ada yang memang dalam perbedaan, namun sengaja tidak diputuskan. Upamanya masalah berjabat tangan usai salat. Ada yang mengatakan itu boleh ada yang mengatakan tidak boleh. Dalam praktiknya, warga Muhammadiyah ada yang melakukan dan ada yang tidak.

Contoh lain, hukum tahlilan. Hal ini, menurut Ahwan, tidak mudah diputuskan oleh MTT. “Tidak dimasukkan dalam hukum. Andaikan diputuskan juga, menyulitkan,” pungkasnya.(Aulia’/rif)

Baca laporan lainnya…
Gerakan Muda Abad Kedua
PonpesMu: Wadah Utama Pencetak Kader Ulama’
Wajah Seni Muhammadiyah di Panggung Dakwah

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here