[Laporan Utama] Majelis Tarjih, Muara Hukum Kajian Fiqih

0
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Istimewa.

Muhammadiyah tidak menutup mata dengan perbedaan pendapat dalam Islam dan munculnya pelbagai permasalahan baru di tengah-tengah masyarakat. Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) menjadi kunci pengambilan hukum untuk menjaga persatuan umat.

EPISTIMOLOGI Fiqih Muhammadiyah memiliki sejarah panjang. Ia tidak berangkat dari ruang kosong. Produk hukum yang dihasilkan pun ada kalanya berubah sesuai dengan semangat zaman.

Penemuan Kitab Fiqih jilid III terbitan Muhammadiyah Bagian Taman Pustaka Jogjakarta pernah membuat polemik karena isinya dinilai berseberangan dengan mainstream paham keagamaan warga Muhammadiyah belakangan. Dijelaskan dalam kitab itu, paham keagamaan Muhammadiyah pada periode awal sejalan dengan paham keagamaan (fiqih) tradisionalis sebagaimana dilestarikan organisasi di luar Muhammadiyah. Begitu juga paham fiqih Pendiri Muhammadiyah Kiai H. Ahmad Dahlan.

Wakil Sekretaris Majlis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah Ahwan Fanani menjelaskan, perubahan merupakan hal biasa. Muhammadiyah adalah organisasi modern yang berarti semua kebijakan dikembalikan pada keputusan bersama. Bukan individu, termasuk kepada pendiri Muhammadiyah Kiai H. Ahmad Dahlan.

Ini tidak berarti penerus Muhammadiyah tidak menghormati Kiai H Ahmad Dahlan. Pendiri Muhammadiyah tetap dihormati, tetapi dengan semangat modernitas yang direalisasikan dengan pembangunan masyarakat yang berkemajuan. Keputusan-keputusan detailnya, kata Ahwan, tetap mengacu pada keputusan organisasi.

Ahwan sendiri belum tahu persis kitab yang sempat membuat resah warga Muhammadiyah itu. Tapi, dia menilai, kitab itu dulunya hanya digunakaan sebagai pengajaran oleh murid-murid Kiai H. Ahmad Dahlan.

“Apakah Kiai Ahmad Dahlan memerintahkan untuk memakai itu? Kan endak juga. Muhammadiyah organisasi modern, bukan organisasi yang didasarkan pada tetua, sesepuh,” jelas Ahwan ketika ditemui Tabloid Cermin di kedimannya, Perum Beringin Lestari Blok A, RT 06, RW 06, Gondoriyo, Kota Semarang, Jumat (16/2).

Fase perkembangan pemikiran keagamaan Muhammadiyah dijelaskan Abdul Munir Mulkhan (2008), pertama, masa Kiai Ahmad Dahlan. Masa ini, Muhammadiyah dikenal sebagai gerakan tajdid dan ijtihad. Fokus fase ini penyadaran sosial dan budaya yang berorientasi pada pemecahan masalah-masalah kehidupan nyata.

Kedua, fase tendensi fiqih. Pada fase ini, dalam tubuh Muhammadiyah terlihat orientasi yang kuat kepada pemurnian aqidah dan praktik ibadah dari segala jenis takhayul, bid’ah dan churafat yang dikenal dengan penyakit TBC. Figur yang berpengaruh pada fase ini Mansur, pendiri dan ketua Majelis Tarjih dan pertama tahun 1927.

“Majelis Tarjih lahir ketika warga Muhammadiyah semakin banyak. Muncul polemik di tubuh Muhammadiyah, khususnya terkait masalah ubudiyah. Jika tidak dijawab maka akan menimbulkan permasalahan di internal,” ujar Ahwan.

Bangunan Epistemologis
Sejak awal berdirinya Muhammadiyah tidak menganut salah satu mazhab. Muhammadiyah menyeru agar kembali kepada Al-Qur’an dan Sunah. Namun, ini tidak berarti bahwa Muhammadiyah membuang sama sekali pendapat-pendapat para ulama terdahulu. Pendapat mereka tetap menjadi pertimbangan dalam penetapan hukum dengan kedudukan yang tidak mengikat. Ada kalanya Muhammadiyah juga merujuk pendapat ulama-ulama terdahulu.

“Dengan alasan praktis, pendapat mereka sudah banyak. Kita hanya tinggal memilih yang paling kuat. Maka pendapat imam mazhab kadang menjadi pertimbangan, tapi keputusannya bukan pada imam mazhab,” beber Dosen UIN Walisongo ini.

Proses yang demikian ini membuat Muhammadiyah kadang mendapat penilaian negatif dari pihak lain. Muhammadiyah dianggap mencampur adukkan pendapat imam mazhab. Ahwan segera membantah pendapat ini. Baginya, mencampur adukkan mazhab merupakan penilaian yang tidak realistis.

Bagi akademisi yang mempunyai kepakaran di bidang hukum Islam ini, mazhab adalah cara orang berdiskusi. Sementara dalam tubuh imam mazhad sendiri, banyak sekali perbedaan, baik Syafi’iyah, Malikiyyah, Hanafiyah, atau Hambaliyah. Di Syafi’iyah misalnya, dulu ada mazhab khurosaniyyun (Khurasan) dan iroqiyyun (Irak) yang sering berbeda pendapat. Sehingga dibuatlah apa yang disepakati Imam Nawawi dan Imam Rofi’i.

“Sama dengan Muhammadiyah. Jika berbeda pendapat mengacu pada putusan tarjih. Tidak ada yang namanya percampuran mazhab. Kita dapat menggunakan pendapat yang paling kuat,” katanya

Pembaharuan Istimbath
Jika melihat buku Himpunan Putusan Tarjih, ushul fiqih pertama itu berisi kaidah-kaidah memahami hadis. Kaidah ini perlu dikemukakan karena di bidang ini biasanya muncul perbedaan dalam memahami satu hadis dengan hadis yang lain.

Menurut Wakil ketua PWM Jateng Hasan Asy’ari Ulama’i, Muhammadiyah memiliki kriteria sendiri dalam menerima hadis. Ini sekaligus yang membedakan Muhammadiyah dengan organisasi keagamaan lain. Jika di organisasi lain setiap hadis, baik sahih atau pun tidak, langsung dianggap sunnah, di Muhammadiyah tidak. “Pentingnya di sana, Assunah Almaqbullah (Sunnah yang diterima, red),” kata Hasan saat dihubungi Tabloid Cermin, Jumat (16/2).

Hasan menjelaskan, sejak kemunculan MTT, istinbath hukum Muhammadiyah menggunakan nalar burhani dan bayani. Artinya, pendekatan teks dan logika dilakukan secara bersamaan.

Pada era Amin Abdullah (1995-2000), terjadi pembaharuan. Selain pedekatan burhani dan bayani, nalar irfani juga digunakan dalam istinbath hukum di Muhammadiyah. Pendekatan ini digunakan untuk menangkap spirit yang terkandung dalam nash. Walaupun, kata Hasan, pendekatan ini terjadi perdebatan di kalangan Muhammadiyah lantaran dianggap identik dengan tasawuf yang memang tidak terlalu tampak di Muhammadiyah.

“Prinsipnya , tarjih dalam Muhammadiyah tidak membuat fiqih baru. Tetapi, membahas fiqih yang dipersoalkan. Sejak muncul perhimpunan putusan atau buku Himpunan Putusan Muhammadiyah, akhirnya putusan tarjih disusun rapi,” katanya.

Bersamaan dengan itu, problem-problem baru dimasukkan. Ada fiqih perbankkan, fiqih perempuan, fiqih informasi dan lain-lian. “Jadi bukan hanya masalah ubudiyah yang dibahas, namun juga masalah muamalah,” pungkasnya.(Aulia’/rif)

Note: Laporan ini tayang di Tabloid Cermin Versi Cetak Edisi Februari 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here