PP Muhammadiyah Imbau Para Kontestan Pemilu 2019 Tidak Membuat Pernyataan Konfrontatif

0
Pernyataan sikap PP Muhammadiyah terkait Pilpres 2019. Foto: TabloidCermin.Com.

TabloidCermin.Com, Yogyakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk menahan diri (cooling down), menjaga ketenangan, dan bersabar menunggu hasil penghitungan dan pengumuman resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pasalnya, hasil hitung cepat, sebagaimana telah beredar di sejumlah media massa, bukanlah penentu perolehan suara meskipun tetap harus dihormati.

Ajakan untuk menahan diri disampaikan melalui pernyataan sikap yang dikeluarkan PP Muhammadiyah, Kamis (18/4/2019).

“Masyarakat hendaknya tidak terlalu terpengaruh suasana oleh banyaknya hasil hitung cepat (quick count), exit poll, dan lain-lain yang disajikan di media massa, media sosial, dan ruang publik. Sebagai sebuah kerja ilmiah hasil-hasil survey merupakan sajian hitungan atau data yang patut dihormati, tetapi sama sekali tidak mempengaruhi dan menentukan hasil Pemilu,” demikain salah satu bunyi pernyataan sikap yang ditanda tangani Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Selain itu, Muhammadiyah juga mendesak KPU, Bawaslu, dan seluruh jajarannya agar bekerja lebih profesional, jujur, adil, transparan, dan independen. Sehingga proses penghitungan dan hasil Pemilu betul-betul terpercaya, objektif, dan seksama serta diumumkan tepat waktu sehingga dapat diterima secara objektif oleh semua pihak.

“Kepada semua pihak untuk memberi kesempatan kepada penyelenggara pemilu bekerja secara profesional, jujur, adil, transparan, independen dan juga berharap pada pihak-pihak manapun untuk tidak melakukan tekanan dalam bentuk apapun yang berakibat KPU dan Bawaslu bekerja tidak jujur dan profesional,” sambugnya.

Tak hanya itu, PP Muhamamdiyah juga mengimbau kepada para kontestan pemilihan presiden-wakil presiden dan legislatif serta para tim sukses dan pendukungnya agar tidak membuat pernyataan spekulatif dan konfrontatif yang dapat menjadikan susana pasca Pemilu dan kehidupan kebangsaan menjadi tidak kondusif. Menurut Muhammadiyah, hasil perhitungan internal maupun dari luar hendaknya tidak dijadikan rujukan kemenangan, karena patokan resmi mengenai hasil Pemilu sepenuhnya berada dalam kewenangan KPU.

“Apabila terdapat masalah-maslaah dalam proses penghitungan hendaknya ditempuh melalui mekanisme perundang-undangan yang dijamin konstitusi,” imbuhnya. []

Reporter: Miftah
Editor : M. Arif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here