KPU adalah Kita, Layakkah Dinistakan?

0
Mey Amna Hijriyati, Ketua Umum PDNA Kota Pekalongan. Foto: Dok. Pribadi.

Oleh Mey Amna Hijriyati*

TabloidCermin.Com – Pemilu serentak 2019 baru saja kita lalui dengan cukup kondusif. Sebagai pemilu terumit dan konon salah satu yang terbesar di dunia – karena pemilihan presiden dan wakil presiden, DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD kabupaten/kota disatukan serentak pelaksanaannya -, wajar jika kendala teknis dan non teknis mungkin masih dijumpai di sana sini.

Yang tak wajar adalah respon partisan kita yang mungkin berlebihan. Maka meski pemilu telah usai, tetapi tidak dengan kegaduhannya. Tengoklah keributan yang justru kian berisik benturannya di jagad maya. Jejaring media sosial penuh dengan pertengkaran narasi, yang sebagian besar bahkan mengumbar prasangka dan kebencian, menabar sumpah serapah hingga fitnah. Nafsu dukung mendukung tak jarang membuat nalar dan hati kita pekak, hingga tak sadar sharing berita dan informasi yang belum jelas kebenarannya sebelum sempat disaring.

Situasi inilah yang turut yang mengundang keprihatinan jajaran kepemimpinan Muhammadiyah beserta ortom-ortomnya, dari Pimpinan Pusat (PP) sampai Daerah (PD), tak terkecuali kami di PD Nasyiatul Aisyiyah (NA). Secara prinsip, kami memandang perbedaan adalah hal yang wajar dalam berdemokrasi. Tetapi perbedaan, termasuk dalam hal dukung mendukung, idealnya tak meringkihkan nalar dan komitmen persatuan.

Sehari setelah pemungutan suara, Ayahanda Haedar Nasir telah menyampaikan keprihatinannya atas polarisasi anak bangsa akibat politik. “Perbedaan pandangan politik hal yang sangat wajar di negara yang menerapkan sistem demokrasi. Tapi jangan sampai berlarut, membelah warga, apalagi mengganggu kurukunan dan kemajemukan bangsa,” pesannya seperti dilansir portal tempo.co.

Jangan lupa, bahwa penyelenggaraan even sebesar Pemilu Serentak 2019 pastilah sudah dipersiapkan Negara secara seksama, baik regulasi maupun proses rekruitmen SDM penyelenggara dari pusat sampai bawah. Jangan lupa juga bahwa Persyarikatan ikut ambil bagian dalam ikhtiar menyelenggarakan pemilu yang jujur dan adil dengan mendorong kader-kader di setiap tingkatan untuk terlibat sebagai penyelenggara pemilu.

Mari kita tengok sejenak, siapakah sejatinya figur-figur Komisioner KPU RI yang sampai hari ini menjadi sasaran kemarahan banyak orang di media sosial, menjadi tertuduh atas dugaan kecurangan. Tahukah, bahwa dari tujuh Komisioner, tiga di antaranya adalah sosok yang mengalir darah Muhammadiyah di jantungnya.

Sang Ketua KPU RI, Arif Budiman, sejauh ini aktif dan tercatat di kepengurusan PWM Jawa Timur. Lalu ada Pramono Ubaid Tantowi yang notabene aktifis genuine DPP IMM, serta Ilham Saputra, yang mengalir darah Muhammadiyah dari ibunda yang aktivis Aisyiyah di Aceh.

Tak berbeda dengan KPU tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan (PPK) hingga desa (PPS) dan bahkan KPPS –nya, banyak kader persyarikatan yang berdiaspora di sana.

Lantas apa fungsi kehadiran mereka di sana, tidak lain dan tidak bukan ingin ikut berkontribusi dalam mengawal penyelenggaraan pemilu yang berintegritas. Untuk membangun demokrasi yang berkeadaban, tidak cukup jika Muhammadiyah menjadi parlemen jalanan yang melulu berada di luar kotak system. Komitmen itu juga harus dibangun di dalam, agar nilai-nilai yang diperjuangkan Muhammadiyah juga bisa mewarnai komitmen penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu. Ini bagian dari membangun budaya yang berkeadaban, pengejawantahan MKCHM ataupun khittoh Muhammadiyah.

Tak hanya di level penyelenggara, para kader yang terjun sebagai peserta pemilu di berbagai parpol juga turut difasilitasi Muhammadiyah, disediakan ruang-ruang diskusi untuk menyamaikan persepesi dan komitmen memajukan persyarikatan.

Di Jawa Tengah melalui LHKP PWM Jateng sangat massif menginformasikan setiap tahapan dari perekrutan Tim Seleksi KPUD/Bawaslu yang mana TimSel ini juga sangat berperan dalam penentuan Komposisi Komisioner dan Bawaslu di masing-masing tingkatan / jenjang.

Harapan Kami, semua anggota, simpatisan persyarikatan ikut mendukung kinerja teman-teman Penyelenggara dengan minimal tidak menyebar informasi-informasi provokatif yang meresahkan masyarakat. Bahwa ada kekurangan di sana sini dalam proses penyelenggaraan, itu menjadi bagian dari proses pembelajaran untuk kita semua. Biarlah mereka menjadi wali persyarikatan guna mengawal Pemilu Serentak 2019 yang memang teramat rumit ini.

Khusus para kader persyarikatan yang belum terlibat dalam proses penyelenggaraan untuk berpartisipasi aktif dlm menyampaikan berita yg akurat dan membangun untuk pendidikan politik yang berkeadaban dan menjaga keharmonisan sosial kita sebagai masyarakat bangsa. Sedangkan kekurangan sebuah regulasi adalah sebuah keniscayaan, perlu evaluasi dari semua pihak, baik pembuat regulasi Pemilu,Penyelenggara,Peserta, dan Masyarakat.

Saat kita mengelurkan sumpah serapah dan fitnah, hasutan dan cercaan, maka sesungguhnya kita telah menertawakan persyarikatan kita. Keterlibatan kader-kader Muhammadiyah dalam lembaga penyelenggara pemilu adalah penanda representasi. Maka KPU adalah juga kita, Bawaslu adalah juga kita. Lantas, layakkah kita menistakan saudara-saudara kita sendiri?

Hal apa yang memantaskan kita untuk menista mereka, sebesar apa kontribusi yang telah kita berikan untuk mengawal demokrasi yang berkadaban ini.

Saudaraku, mari sudahi kegaduhan yang tak produktif ini. Sterilkan akun FB, Instagram, Twitter, Path, atau grup Wa dari anasir-anasir yang justru berpotensi meringkihkan moral para pejuang demokrasi. Jangan sampai, perilaku kita semisal memukul air di dulang, terpercik muka sendiri. Al Birru Manittaqo. []

*Mey Amna Hijriyati, Ketua Umum PDNA Kota Pekalongan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here