Konsolidasi Nasional, Haedar Nasir Sampaikan Tujuh Poin Dinamika Keummatan dan Kebangsaan

0
Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (8/5/2019). Foto: Istimewa.

TabloidCermin.Com, Yogyakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar Konsolidasi Nasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Rabu (8/5/2019). Konsolidasi Nasional yang diikuti seluruh Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) se Indonesia tersebut dihadiri langsung Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir.

Baca juga: Tiga Sikap PP Pemuda Muhammadiyah Terkait Penetapan Tersangka Ustadz Bachtiar Nasir

Haidar Nashir menyampaikan beberapa poin terkait dinamika keumatan dan kebangsaan kontemporer. Pertama, Haidar menyampaikan tentang dinamika perubahan, dimana, pasca reformasi berbagai paham pemikiran tumbuh dan berdiaspora. Hal ini menurutnya menjadi arus baru yang tidak bisa kita cegah. Sebagian mereka masuk ke organisasi arus utama, termasuk Muhammadiyah.

“Di satu sisi, kita harus memegang ukhwah. Namun di sisi lain, bagaimana meningkatkan paham keislaman dan nilai-nilai ideologis kita di tengah pertimbangan ini perlu dipertimbangkan,” katanya.

Menurut Haedar, para pemimpin perlu mempertanyakan kembali nilai-nilai fundamental yang bisa membingkai dan memberi warna bagi kehidupan bersama.

Baca juga: Pesan Sentral Puasa Supaya Manusia Bisa Jujur

Kedua, dalam bidang organisasi. Haedar ingat tentang perlunya kebebasan dan kualitas. Menurut Haedar, dasar para anggota Muhammadiyah perlu dijaga dan diberdayakan.

Ketiga, kaderisasi dalam semua bidang yang meliputi ekonomi, politik, kecendekiawanan. Haedar memandang kebutuhan sumber daya manusia ke dalam dan ke luar semakin bertambah.

“Kader di semua bidang harus terus menjadi kader yang ideologis dan profesional. Oleh karena itu, pembinaan perlu dilakukan sejak dari hulu,” jelas Haedar.

Keempat, tabligh di media sosial. Menurutnya, belantara ruang sosial baru ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Muhammadiyah membutuhkan ruang sosial berbasis patembayan ini.

“Perlu ada rancang bangun di bidang dakwah komunitas ini, terutama komunitas virtual,” imbuhnya.

Baca juga: UMP Sediakan 8 Program Beasiswa, Ada Beasiswa Khusus Kader dan Hafidz Quran

Kelima, memperkuat gerakan jamaah dan dakwah jamaah. GJDJ ini sudah menjadi komitmen dan terobosan Muhammadiyah sejak tahun 1969. Semakin banyak yang mendapat manfaat dari Muhammadiyah.

Keenam, terkait amal usaha Muhammadiyah. Kualitas amal usaha, kata Haedar, masih menunjukkan disparitas yang tinggi. Di satu sisi, AUM yang berkualitas mulai banyak, namun di sisi lain AUM yang ada di level menengah dan bawah juga masih banyak.

“Kekuatan Muhammadiyah tumbuh berdiaspora dari bawah, namun kualitasnya harus dibangun dengan jejaring yang kuat dari samping, saling memberdayakan antar AUM. Keseksamaan kita ke depan lebih penting,” katanya.

Ketujuh, dinamika pertumbuhan gerakan di masing-masing daerah. Haedar mengajak semua pemimpin Muhammadiyah untuk saling bergandeng tangan dalam menggerakkan organisasi.

“Pengalaman kita sangat kompleks. Kekuatan Muhammadiyah sulit di ranting dan cabang. LPCR membantu kita membaca realitas cabang dan ranting, dan tugas kita semua untuk mendinamisasi Muhammadiyah di seluruh Indonesia,” katanya.

Haedar melanjutkan, dalam dinamika keumatan, Muhammadiyah perlu menjadi solusi karena belakangan tumbuh ghirah kolektivitas beragama dan semangat untuk menunjukkan identitas masing-masing.
“Semangat beragama ini harus dibingkai oleh Muhammadiyah,” tegasnya.

Sementara dalam bidang politik, Haedar berharap politik Islam ke depan harus dirancang menjadi kekuatan dan sekaligus berwatak tengahan. “Muhammadiyah harus menawarkan desain yang konstruktif,” katanya.

Dalam bidang ekonomi Muhammadiyah harus ikut serta menerima umat tidak lagi dhuafa.

Dalam corak keislaman, Haedar memgingatkan diterima Islam Indonesia perlu diisi. Moderasi Islam perlu dibuktikan dalam ruang publik.

Dalam menyikapi hasil pemilu, Muhammadiyah harus menerima apapun hasil dengan lapang dada dan siap menerima dengan pemilihan yang dipilih secara konstitusional. Menurutnya, Muhammadiyah harus menjadi kekuatan yang berjiwa besar untuk menjadi jembatan bagi semua golongan. Peran ini tidak mudah, namun harus diusahakan.

“Sekali konflik terjadi, susah untuk merekatkan kembali keutuhan. Muhammadiyah perlu menjadi contoh dalam merekat kebersamaan. Kita tidak bisa berdakwah, jika negeri ini terpecah belah,” ujarnya.

Haedar meminta para pemimpin untuk menyelesaikan dan mensosialisasi hasil resmi organisasi, terutama dalam konsep berbangsa dan bernegara.

“Tiga dokumen resmi Muhammadiyah perlu direvisi dan direvisi ulang: Revitalisasi Karakter Bangsa, Negara Berkemajuan, dan Negara Pancasila sebagai Darul Ahdi wa al-Syahadah. []

Reporter: Ribas/SM
Editor: M. Arif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here