Pesan Haedar Nashir pada Kader Muhammadiyah Terkait Hasil Penghitungan KPU dan Aksi 22 Mei 2019

0
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Foto: Istimewa.

TabloidCermin.Com, Jakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir mengajak masyarakat komponen bangsa berpijak di atas hukum dan konstitusi. Dia berharap agar warga Indonesia menerima hasil yang telah diputuskan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Bagi yang tidak puas, ada kesalahan bahkan kecurangan, bawalah ke ranah hukum agar semuanya transparan dan tentu kita harus kawal juga,” kata Haedar usai memberi Kajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sabtu (18/5/2019) dikutip dari Republika.co.id.

Baca juga: Peduli Warga Tambakrejo, IMM UIN Walisongo Galang Dana Hingga Sapa Warga

Di samping itu, Haedar mendesak semua pihak agar benar-benar menjalanan tugasnya dengan Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (Luber Jurdil). Tak hanya pada penghitungan suara, tapi juga saat pengumuman hasil di 22 Mei mendatang.

Muhammadiyah juga mengajak agar Pemilu tidak menyebabkan keretakan bangsa. Pasalnya, yang selama ini jadi kekuatan dan sumbangan umat Islam bagi bangsa ini sangat besar. Umat Islam, kata Haedar telah menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika.

Baca juga: Pesantren Ramadhan, Siswa SDM 03 Pekajangan Hafalkan Qur’an

Menurut Haedar, tidak ada negeri yang memiliki toleransi tinggi seperti Islam di Indonesia. Toleransi umat Islam selama ini menjadi penyangga terdepan dalam membangun persatuan Indonesia. Karena itu, Haedar sangat berharap agar nilai tersebut tidak mengalami kerusakan.

“Selesaikan masalah-masalah secara hukum dan seksama. Ada musyawarah kemudian masyarakat harus tetap bersatu,” katanya.

Baca juga: Muhammadiyah Jateng, Menggema dengan 4.471 Amal Usaha

Haedar juga memberikan imbauan bagi umat Muhammadiyah yang hendak mengikuti aksi kedaulatan rakyat 22 Mei 2019. Menurut Haedar, warga sebenarnya lebih baik menyelesaikan masalah Pemilu melalui konstitusi, yakni mengadukannya pada Bawaslu maupun Mahkama Konstitusi (MK).

“Untuk pengarahan masa sebaiknya di bulan Ramadan ini dikurangi. Kemudian juga demo itu boleh tapi harus mengikuti aturan dan tidak boleh anarkis,” jelas Haedar. []

Keterangan: Diolah dari Republika.co.id
Editor: M. Arif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here