[Laporan Utama] Denyut Nadi Umat di Tanah Wakaf

0
Ilustrasi: Istimewa.

Inventarisasi tanah wakaf masih menjadi fokus utama kerja Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng. Masih diperlukan kesadaran lebih dari PDM, PCM, dan PRM agar pengelolaan wakaf dapat berjalan maksimal.

JEMARI Ahmad Furqon terus bergerak ketika membuka portal sikafmujateng.org. Sesekali ia menggelengkan kepala kala melihat data waqaf Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah (PCM) di portal tersebut masih kosong. Padahal, portal itu sudah dibuat dan digalakkan sejak tahun 2017 untuk menginventarisir total wakaf milik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng.

Sistem Informasi Wakaf Muhammadiyah (Sikafmu) merupakan portal yang dibuat MWK PWM Jateng untuk memudahkan pengelola wakaf dan masyarakat. Pengelola di tiap PDM dan PCM dapat membuka sistem tersebut dan mengisi total wakaf yang dikelolanya.

Baca juga: [Laporan Utama] Merawat Lingkungan Menjaga Keseimbangan

“Kesulitan kita itu tidak semua rajin menginput. Masih ada yang kosong dan banyak yang belum lengkap, ” kata Sekretaris Majelis Waqaf dan Kehartabendaan (MWK) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jateng itu, ketika ditemui di Resto Ayam Pakuan, Senin (24/06).

Merujuk pada portal tersebut, total tanah wakaf sementara yang dikelola PWM Jateng di 35 kabupaten dan kota seluas 189,35 (Ha). Dari jumlah tersebut, yang belum tersertifikasi seluas 32,04 (Ha). Furqon menjelaskan, untuk saat ini pihaknya telah menjalin Memorandum of Understanding (MoU) dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk mensertifikasi tanah wakaf dikelola PWM Jateng.

“Kan masih banyak tanah-tanah yang belum bersertifikat. Ini sedang kita lakukan. Kan kawatir kalo di kemudian hari terjadi konflik,” ungkapnya.

Furqon mengakui, sampai saat ini pihaknya masih fokus untuk melakukan pendataan wakaf yang dimiliki Muhammadiyah Jateng. Sedangkan, untuk data kehartabendaan Muhammadiyah sendiri belum tersentuh MWK PWM Jateng. Menurut rencana, pendataan terkait kehartabendaan akan dilakukan pasca pendataan wakaf selesai dikerjakan.

“Kehartabendaan Muhammadiyah itu aset yang dimiliki perserikatan. Seperti panti asuhan Muhammadiyah memiliki mobil berapa. Untuk saat ini, pendataan itu yang belum dilakukan,” terangnya.

Untuk sementara, data kehartabendaan Muhammadiyah Jateng masih dimiliki masing-masing lembaga dan Amal Usaha Muhammadiyah. Belum ada data tunggal yang merekap secara keseluruhan kehartabendaan Muhammadiyah.

“Masih kami usahakan mendata di tiap lembaga dan AUM,” katanya.

Data Wakaf Muhammadiyah Jawa Tengah. Foto: tabloidcermin.com.

Denyut Nadi Umat
Pengelolaan wakaf yang dilakukan Muhammadiyah telah berkontribusi besar, baik dalam hal keagamaan, sosial, dan program pemerintah, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan serta ekonomi.

Persyarikatan Muhammadiyah telah memiliki berbagai aset berupa sekolah, mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) hingga Perguruan Tinggi, serta Rumah Sakit yang tersebar di seluruh Indonesia. Keberhasilan tersebut tidak luput dari perwakafan yang ada di Persyarikatan. Muhammadiyah berusaha memanfaatkan tanah-tanah wakaf, selain untuk sarana ibadah juga untuk sarana sosial.

“Tujuannya tetap, untuk kemaslahatan umat,” kata Ketua MWK PWM Jateng, Widadi.

Persyarikatan Muhammadiyah dalam surat Keputusan Dalam Negeri No. SK. 14/DDA/1972 tentang Penunjukan Persyarikatan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Tanah Dengan Hak Milik.

Berdasarkan SK tersebut, maka seluruh aset Persyarikatan Muhammadiyah di seluruh Indonesia baik wakaf atau pun non wakaf terdaftar harus atas nama Peryarikatan. Walaupun, yang menghimpun atau nazhir wakaf dapat dilakukan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Wilayah, Daerah, ataupun cabang di wilayah kerjanya masing-masing.

Dalam hubungannya dengan pemikiran”mengkorporasikan” pengelolaan harta benda wakaf, Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang telah memperoleh status badan hukum sejak masa pemerintahan kolonial Belanda (1914), telah menjalankan fungsinya sebagai nazhir. Status organisasi (keagamaan) sebagai nazhir telah diakui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yaitu dengan memberikan kemungkinan suatu organisasi keagamaan bertindak sebagai nazhir harta benda wakaf.

“Muhammadiyah sejak berdirinya tahun 1912 dikenal dengan semangat pembaharuan (tajdid) dengan slogan kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam kegiatannya hampir tidak bisa terpisahkan dari unsur perwakafan tanah,” terangnya.

Untuk mengurus harta benda wakaf dibentuk suatu majelis Majelis Wakaf dan Kehartabendaan (MWK). Berdasarkan hasil Muktamar ke-45 di Malang pada tahun 2005, nomenklatur tersebut diubah menjadi Majelis Wakaf dan Zakat Infaq dan Shadaqah (ZIS). Kemudian di saat Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta nomenklatur tersebut kembali seperti semula (Majelis Wakaf dan Kehartabendaan).

MWK yang dibentuk berdasarkan Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah : Organ Organisasi Pembantu Pimpinan. Majelis ini mempunyai tugas pokok untuk mengembangkan dan mengamankan harta wakaf dan harta kekayaan milik Persyarikatan serta membimbing masyarakat dalam melaksanakan wakaf, hibah, infaq dan shadaqah serta lainya bersifat wakaf.

Potensi Wakaf Uang
Ahmad Furqon menambahakan, pada tahun 2017 MWK PWM Jateng meluncurkan program wakaf uang. Pada awal peluncurannya, terkumpul uang sebesar Rp 101 juta. Namun, hingga kini jumlah tersebut tak kunjung bertambah.

Baca juga: [Laporan Utama] Pati Asuhan Muhammadiyah: Menebar Kasih, Mengasuh Kaum Lemah

“Dari situ kami sadar ternyata wakaf uang potensinya besar sekali. Cuma memang kurang disosialisasikan, kurang diberi pemahaman kepada umat. Luar biasa itu, bisa untuk pembiayaan membangunn sekolah atau memberi beasiswa,” ungkap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Walisongo itu.

Namun, lanjut Furqon, pihaknya sampai saat ini belum berani menggunakannya. Ia menegaskan, pada prinsipnya wakaf itu tidak boleh berkurang. Makanya, cara pemanfaatannya bisa dengan mendepositokan uang yang ada di bank. Hasilnya, bisa digunakan untuk kemaslahatan umat.

“Kalo zakatkan hanya pada delapan golongan, kalo wakaf bisa untuk semua,” pungkasnya. (Aulia’/rif).

Keterangan: Laporan ini tayang di Tabloid Cermin versi cetak edisi Juli 2019.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here