[Laporan Utama] Jalan Juang Mejelis Hukum dan HAM Muhammadiyah Jawa Tengah

0
Ilustrasi: Istimewa.

Muhammadiyah merasa memiliki tanggung jawab memfasilitasi masyarakat yang menjadi korban pelanggaran HAM dan terkendala persoalan hukum.

PADA mulanya, persoalan hukum tidak terlalu dipandang serius di Muhammadiyah. Namun, munculnya berbagai persoalan yang semakin berkembang, baik di lingkungan perserikatan dan masyarakat secara umum, membuat Muhammadiyah membentuk sebuah majelis tersendiri. Muktamar Muhammadiyah ke 46 di Yogyakarta kemudian mengamanahkan untuk membentuk Majelis Hukum dan HAM (MHH).

Baca juga: [Laporan Utama] Denyut Nadi Umat di Tanah Wakaf

“Pendirian MHH itu menimbang urgensi di masa depan. Persoalan hukum, terutama yang berkaitan dengan kesadaran masyarakat tentang hukum dan perlindungan pelanggaran HAM, akan terus muncul. Apalagi di Indonesia,” kata Absori, Ketua Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia (MHH) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah (Jateng), kepada Tabloid Cermin, Jumat (19/7).

Tugas pokok MHH secara garis besar ada dua. Pertama, melakukan penyadaran kepada masyarakat tentang hak asasi manusia dan demokrasi, termasuk lewat jalur pendidikan. Kedua, mengupayakan advokasi publik yang menyangkut kebijakan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat banyak.

“Dua periode yang lalu, MHH malah digabung dengan Majelis Kebijakan Publik karena terkait dengan masalah politik, kebijakan pemerintah. Sekarang sudah dipisah,” terang Abrori.

Lebih dari itu, Absori melanjutkan, pembentukan MHH menegaskan posisi Muhammadiyah sebagai ormas penyeimbang pemerintah.

“Muhammadiyah memposisikan diri sebagai ormas yang menjadi kekuatan penyeimbang pemerintah. Karena bagian dari masyarakat civil. Sehingga memfasilitasi masyarakat yang terkena korban pelanggaran HAM,” ungkapnya.

Di luar lingkungan Muhammadiyah, MHH juga sering diminta bantuan untuk advokasi masalah hukum. Absori mencontohkan, masalah PT Rum di Sukoharjo yang mencemari udara dan sungai. Warga jadi banyak yang sakit, sehingga MHH Muhammadiyah merasa perlu ikut turun tangan untuk mendampingi dalam proses penyelesaiannya. Baik saat mediasi maupun di pengadilan. Orang orang di luar juga banyak, seperti sengketa koperasi tentang sisa bagi usahanya dan lain-lain.

Bukan hanya itu, MHH juga aktif melakukan sosialisasi dan kajian tentang kesadaran hukum dan HAM, baik di lingkungan Muhammadiyah maupun di luar warga Muhammadiyah. Kajian dikemas dalam bentuk seminar di kampus.

“Dulu, pernah mengadakan seminar tentang pentingnya masyarakat terutama warga Muhammadiyah untuk mengetahui tentang UU Ormas. Karena UU Ormas itu ada kebingungan di lingkungan warga Muhammadiyah yang mau memperoleh bantuan harus berbadan hukum,” ujar Absori.

Maka, lanjut Absori, perlu disadarkan bahwa hal tersebut tidak diperlukan. Badan hukum Muhammadiyah cuma satu. Lalu, pihaknya juga mengkaji masalah UU pesantren, RRU Sumber Daya Air, dan korupsi.

“Kemaren, dalam hal pemilu kami juga melakukan sosialisi. Kajian itu utamanya dilakukan di kampus-kampus, di antaranya, UMS, UMM, dan UM Purwokerto. Jadi hal-hal yang sifatnya sensitif kita kaji,” katanya.

Kebanjiran Persoalan Hukum
Keriusan Muhammadiyah dalam persoalan hukum tidak berhenti di sana. Pada awal periode PWM Jateng saat ini (2015-2020), perserikatan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Muhammadiyah. Meskipun embrionya sudah ada di periode sebelumnya.

Ditemui di kantor Badan Pengurus Harian (BPH) Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Direktur LBH Muhammadiyah PWM Jateng Taufiq Nugroho menerangan, selama ini yang belum tergarap di Muhammadiyah di ranah lembaga hukum. Yang serius tergarap baru di ranah lembaga pendidikan dan kesehatan. Padahal, kata Taufiq, kasus hukum di dua lembaga tersebut begitu banyak.

Pembentukan lembaga bantuan hukum ini merupakan penerapan dari pemahaman dari surat Al-Ma’un. Isi surat itu menyebutkan bagaimana manusia harus menolong mereka yang miskin dan membutuhkan. Menurut Taufiq, mereka yang sedang mengalami masalah hukum itulah yang memerlukan uluran tangan.

“Kita itu di Jawa Tengah, rumah sakit ada sekitar 35 rumah sakit dan klinik. Itu hampir tiap hari ada saja kasus, mulai dari malpratek, kasus meninggal dunia, tuntutan karyawan di PHK, dan lain sebagainya. Banyak sekali,” ungkapnya.

Dari data yang dimiliki LBH, sepanjang 2017 hingga 2019, LBH telah menangani 28 persoalan hukum, baik untuk mengadvokasi secara kelembagaan maupun perseorangan.
Kasus besar terakhir yang ditangani LBH yaitu Advokasi STIKES Muhammadiyah Gombong Kebumen. Pada Maret 2017, 14 bidang tanah STIKES gombong senilai ±20 Milyar disita Polda lantaran pembelian tanah menggunakan uang STIKES Muhammadiyah Gombong, namun sertifikatnya atas nama pribadi seseorang.

“Kita sudah ingatkan, mbok beli tanah itu kalau pake uang Muhammadiyah atas nama Muhammadiyah. Alasannya waktu itu biar mudah dijual, dsb. Macam-macam alasannya,” terangnya.

LBH turut mendampingi kasus tersebut. Gugatan dikabulkan PN Kebumen. Polda lalu membuka blokir atas 14 sertifikat tanah. Saat ini, kata dia, seluruh sertifikat sudah berhasil di balik nama ke Persyarikatan Muhammadiyah.

“Alhamdulillah sekarang sudaah selesai. Prosesnya sampai dua tahu. Sudah dibaliknamakaan atas nama STIKES Muhammadiyah gombong. Hanya satu petak yang belum,” imbuhnya.

Lantaran di PWM Jateng ada dua badan yang mengurusi persoalan hukum, ada pemisahan tugas yang jelas antar MHH dan LBH. Untuk segala bentuk kegiatan yang berwacana, menjadi domain dari MHH. Sedangkan jika sudah litigasi perkara, sudah kasus, atau harus advokasi ke polisi, ke kejaksaan, dan ke pengadilan, maka ranahnya langsung LBH.

“Rata-rata angota MHH itu dosen dan rata rata tidak bisa praktek sidang di pengadilan. Jadi mereka berwacana, ngasih pendapat. Kalo sudah kasus kami yang menangani,” papar Taufiq.

Baca juga: [Laporan Utama] Merawat Lingkungan Menjaga Keseimbangan

Penyatuan Kerja
Meski pembentukan LBH Muhammadiyah merupakan reformasi baru dalam tubuh perserikatan, saat ini PP Muhammadiyah sedang merumuskan konsep penyatuan kembali LBH dengan MHH.

“Masalah advokasi dan kajian itu satu. Tidak bisa dipisahkan,” kata Absori.
Oleh sebab itu, lanjut Absori, pada periode mendatang ada kemungkinan MHH dan LBH di satukan kembali.

“LBH tetap ada, namun pola kerjanya menyatu dengan MHH. Dari pusat sampai cabang,” pungkasnya. (Aulia’/rif)

Keterangan: Laporan ini tayang di Tabloid Cermin edisi cetak Juli 2019

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here