Haedar Nasir Paparkan Politik Islam dalam Konstelasi Politik Nasional dan Global

0
Ketum PP Muhammadiyah Haedar Nasir. Foto: Istimewa.

TabloidCermin.Com, Sumbar – Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nasir menyampaikan Kuliah Umum di Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi Sumatra Barat (Sumbar)  bertajuk “Politik Islam dalam Konstelasi Politik Nasional dan Global”, Jumat (6/9/2019).

Baca juga: Ketua PWM Jateng Dinobatkan Sebagai Tokoh Inspiratif “Jateng Award” 2019

Haedar menjelaskan bahwa umat Islam tidak bisa menutup diri menghadapi pergulatan politik terutama perkembangan dunia yang berubah seperti sekarang ini. Terutama dengan perkembangan Tiongkok yang menjadi salah satu kekuatan adidaya.

“Jika umat Islam masuk pada orientasi politik yang miopik soal asing dan aseng tanpa melihat konstelasi dunia, maka akan berada pada suatu posisi yang semakin termarginalkan di Tengah gelombang geopolitik,” tutur Haedar di hadapan para mahasiswa dan dosen Pasca Sarjana IAIN Bukittinggi.

Haedar mengungkapkan, dalam konteks politik Islam dunia pasca The Arab Spring, dunia Islam belum juga mengalami konsolidasi. Bahkan antar negara Islam, sekarang relasinya punya tingkat ketegangan yang tinggi. Misalnya, antara Arab Saudi dengan Qatar dan Iran. Sementara Mesir mengalami turbulensi politik sedemikian rupa. Begitu juga nasib Palestina, Pakistan serta OKI yang tidak berdaya untuk merekatkan dunia Islam.

“Di tengah situasi seperti itu, Suriah babak belur yang kita tidak tau kapan berakhirnya,” tutur Haedar.

Pada kesempatan yang sama, lanjut Haedar, ada perang antara Iraq dan Iran. “Muncul juga hantu baru bernama ISIS, dan ini sangat problematik. Ketika semua tokoh maupun analis politik percaya bahwa ISIS adalah buatan, tetapi anehnya ada pihak yang menerima ideologinya bahkan disetujui,” paparnya.

Oleh karena itu, Haedar mempertanyakan, mau berbuat apa politik dunia Islam.

“Perubahan-perubahan dunia dan terjadinya konstruksi politik – ekonomi jangan pernah kita anggap biasa. Persis seperti kita membayangkan ketika terjadi konflik di tubuh republik ini karena politik dan lain sebagainya, padahal harganya terlalu mahal,” ungkapnya.

Haedar memberi contoh Soviet yang pernah berjaya saja pecah berkeping-keping. Begitu juga Yugoslavia menjadi perhatian bersama.

“Gesekan dan dinamika politik apapun jangan mengorbankan Indonesia sebagai negara besar, dengan kemajemukannya, dengan tatanannya yang telah kita bangun,” tuturnya.

Politik Islam, tutur Haedar, masih dalam proses ideologisasi yang lebih banyak masuk dalam berbagai perangkap politis dan belum beranjak pada agenda strategis untuk kemajuan yang spektakuler serta bagi kemajuan Islam itu sendiri.

Haedar menyebutkan terdapat tiga aliran dalam politik Islam yaitu Islamis Integralistik, liberal sekular, dan moderat. Menyatukan tiga perspektif ini saja di Indonesia tidak gampang. Indonesia, kata Haedar, menurut Muhammadiyah juga merupakan bentuk dari aktualisasi keislaman yakni darul hadi wa syahadah.

“Hasil kesepakatan dan itu sejalan dengan Islam, karena Pancasila sebagai dasar negara juga sejalan dengan Islam,” katanya.

Haidar menjelaskan, politik merupakan sebagai bagian dari muamalah duniawiyah. Sebagai bagian dari muamalah, politik harus dilihat dari dimensi kemajuan. Politik harus ada value (nilai).

“Dalam konteks realitas kehidupan kebangsaan, di Indonesia biarpun muslim mayoritas partai politik yang berlatar belakang Islam belum bisa berbuat banyak. Kalau pola politik kita saling eksklusif sampai kapanpun konstruksi kemenangan akan tetap menjadi problem,” tutur Haedar.

Sementara dalam konteks umat, perlu penguatan ekonomi.

“Muslim Indonesia selama dhuafa mustadzafin secara ekonomi menjadi kelompok besar yang lemah sementara kekuatan ekonomi – politik dikuasai kelompok kecil,” tuturnya.

Menurutnya, perlu perjuangan yang berat bagaimana mengangkat derajat ekonomi umat. Selain itu, lanjut Haedar, perlunya penguatan sumberdaya manusia melalui pendidikan.

Haedar juga mengingatkan agar menaruh pergumulan politik dalam proporsinya agar umat Islam tidak terpecah belah oleh ritus politik lima tahunan.

“Karena itu sesuatu yang biasa dan jangan sampai satu sama lain saling menghancurkan, malah harus sebaliknya dengan culture saling mendukung yang harus menjadi budaya baru terutama bagi bagi anak-anak muda,” pungkasnya. []

Sumber Data: Suaramuhammadiyah.id
Editor: M. Arif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here