Soal New Normal, PP Muhammadiyah: Jangan Sampai Masyarakat Punya Tafsir Masing-Masing

0
Ilustrasi Logo Muhammadiyah

TabloidCermin.Com, Jakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan siaran pers terkait beberapa pemberitaan dan pernyataan pemerintah terkait New Normal di tengah situasi pandemi Covid-19. Di sisi lain terkait masalah pemberlakukan PSBB, namun di sisi lain ada wacana relaksasi.

“Kesimpangsiuran ini sering menjadi sumber ketegangan aparat dengan rakyat. Bahkan, demi melaksanakan aturan kadang sebagian oknum aparat menggunakan cara-cara kekerasan. Demikian halnya dengan “new normal”. Perlu ada penjelasan dari Pemerintah tentang kebijakan “new normal”. Jangan sampal masyarakat membuat penafsiran masing-maslng. Di satu sisi, mall dan tempat perbelanjaan mulai dibuka, sementara masjid dan tempat lbadah masih harus ditutup,” tulis Muhamadiyah dalam siaran Pers dengan nomor OO) ../PER/1.0/1/2020 tersebut.

 

 

Menurut Muhammadiyah, hal tersebut berpotensl menimbulkan ketegangan antara aparat pemerintah dengan umat dan jamaah. Padahal, masih dalam siarannya, ormas keagamaan sejak awal konsisten dengan melaksanakan lbadah di rumah yang sangat tidak mudah keadaanya di lapangan bagi umat dan bagl ormas sendlrl, demi mencegah meluasnya kedaruratan akibat wabah Covld-19.

“Laporan BNPB menyebutkan bahwa pandemi Covid-19 masih belum dapat diatasi. Tetapi Pemerlntah justeru melonggarkan aturan dan mulal mewacanakan “new normal”. Apakah semuanya sudah dikaji secara valid dan seksama dari para ahli epidemiologi. Wajar jika kemudian tumbuh persepsi publik yang menilai kehidupan masyarakat dikalahkan untuk kepentingan ekonomi. Penyelamatan ekonoml memang penting, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah keselamatan Jiwa masyarakat ketika wabah Covld-19 belum dapat dipastikan penurunannya,” tulisnya.

Karena itu, menurut Muhammadiyah dalam siaran tertanggal 28 Mei 2020 tersebut, pemerintah perlu mengkaji dengan seksama pemberlakuan “new normol” dan penjelasan yang obyektif dan transparan terutama yang terkait dengan beberapa hal.

Pertama, dasar kebijakan “new normal” dan aspek utama yakni kondisi penularan Covid-19 di Indonesia saat ini.

Kedua, maksud dan tujuan “new normal”.

Ketiga, konsekwensi terhadap peraturan yang sudah berlaku, khususnya PSBB dan berbagai layanan publik

Keempat, jaminan daerah yang sudah dinyatakan aman atau zona hljau yang diberlakukan “new normal”.

Kelima, persiapan-persiapan yang seksama agar masyarakat tidak menjadl korban, termasuk menjaga kemungkinan masih luasnya penularan wabah Covid-19.

“Pemerintah dengan segala otoritas dan sumber daya yang dimiliki tentu memiliki legalitas kuat untuk mengambil kebijakan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian akan sepenuhnya bertanggung jawab atas segala konsekuensl dari kebijakan “new normal” yang akan diterapkan di negeri tercinta. Semua pihak di negeri ini sama-sama berharap pandemi Covid-19 segera berakhir di Indonesia maupun di mancanegara. Namun semuanya perlu keseksamaan agar tiga bulan yang telah kita usahakan selama ini berakhir baik,” demikian siaran yang ditanda tangani Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir tersebut. []

Reporter: Miftah
Editor: M. Arif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here