Dinilai Tebang Pilih Cegah Kerumunan, Kader Muda Muhammadiyah Kendal Pertanyakan Kinerja Polri

0

TabloidCermin.Com, Kendal – Ketatnya pihak kepolisian dalam menindak kerumunan di tengah Pandemi Covid 19 mendapatkan sorotan publik. Salah satunya dari Kader Muda Muhammadiyah Kabupaten Kendal, Rahman Wibowo. Menurutnya pihak kepolisian tebang pilih dalam melaksanakan aturan.

Pria yang akrab disapa Remon itu menyampaikan, akhir-akhir ini di Kendal terdapat kegiatan aksi penolakan terhadap Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Penolakan terhadap organisasi besutan Din Syamsuddin dkk tersebut menurut Remon bahkan dilksanakan di beberapa titik di Kabupaten Kendal.

“Penolakan KAMI oleh beberapa organisasi,” ujar Remon melalui keterangan tertulisnya pada 6 Oktober 2020.

Remon melanjutkan penolakan terhadap KAMI dilaksanakan dalam bentuk aksi teaterikal oleh Aliansi Pemuda Kendal dilaksanakan di halaman Hutan Klorofil Kendal pada hari kamis pada 10 September 2020.

“Entah Pemuda Kendal mana yang mereka maksud. Bisa jadi hanya ngaku-ngaku,” ucap Remon yang juga aktifis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kendal itu.

Penolakan lain, lanjut Remon, juga dilakukan oleh mereka yang mengatasnamakan Pembela Kesatuan Tanah Air Indonesia Bersatu (Pekat IB) Kendal yang dilaksanakan usai menggelar tahlil dan ziarah kubur di Makam Pahlawan Kusumajati pada senin 14 September 2020.

Tak kalah saing penolakan terhadap KAMI juga dilakukan oleh Patriot Garuda Nusantara (PGN) di Bundaran Sukorejo pada kamis 10 September 2020.

Ketiga kegiatan penolakan oleh beberapa organisasi itu menurut Remon luput dari ketegasan Polisi dalam penindakannya. Mereka dengan leluasa bisa melaksanakan kegiatan tersebut.

“Padahal poin-poin penolakannya seperti kurang bermutu,” ungkapnya.

Remon menilai seperti ada skenario terselubung di balik deklarasi penolakan terhadap KAMI yang dilakukan secara beruntun di Kendal ini.
“Entah siapa dalangnya, yang jelas Polisi absen dan tak lagi tegas terhadap 3 kegiatan tersebut,” imbuhnya.

Sementara itu, Remon juga menuturkan kegiatan bedah buka dalam rangka memperingati G30SPKI oleh Pemuda Muhammadiyah Kendal sempat dilarang dengan alasan Covid 19. Begitu pula dengan aksi-aksi buruh dalam rangka menolak Omnibus Law bahkan dilarang keras oleh Polri.

Lebih jauh Remon menyampaikan bahwa organisasi masyarakat seperti KAMI mestinya didukung penuh. Selain karena keberadaannya dilindungi oleh undang-undang KAMI juga berfungsi sebagai penyeimbang pemerintah.

“Sebagai negara demokrasi kehadiran KAMI justru sangat positif,” ucap mantan Bendahara Umum Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) Jawa Tengah itu.

Karenanya, Remon meminta dan menagih integritas Polri dalam menjalankan tugasnya. Ia meminta Polri terutama jajaran Polres Kendal agar membuktikan dirinya sebagai pelayan masyarakat.

“Biar tidak makan gaji buta Polri terutama Polres Kendal harus profesional,” pungkasnya. []

Reporter: Fawaid
Editor: M. Arif

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here